"(Penyatuan waktu) untuk (peningkatan) national productivity yang tadinya kita hanya 190 juta penduduk yang jamnya sama (dalam zona WIB) sekarang 240 juta penduduk," sebut Edib Muslim, Kadiv Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), dalam workshop internalisasi MP3EI kepada insan pers, di Bogor, Sabtu (10/3/2012). Sekarang ini, Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu. Selisih antara zona waktu yakni satu jam. Ini dinilai pemerintah tidak efektif, misalnya, dalam waktu dagang antara dunia usaha di zona WIT dan WIB. Perhitungan KP3EI, jika jam transaksi perdagangan umum di Jakarta dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, maka waktu efektif berdagang antara dunia usaha di WIT dan WIB hanya 4 jam. Oleh karena itu, kata Edib Muslim, penyatuan waktu dilakukan demi mendorong peningkatan kinerja birokrasi dari Sabang hingga Merauke. Hal yang menjadi bagian dalam kerangka kerja KP3EI ini juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing bangsa dalam hal sosial-politik, ekonomi, hingga ekologi. Perhitungan KP3EI, dengan samanya ruang waktu yang berpatokan pada GMT+8 (Wita) maka masyarakat yang berada di kawasan tengah dan timur Indonesia bisa mempunyai ruang transaksi yang lebih banyak untuk bertransaksi dengan masyarakat di kawasan barat Indonesia. Edib menambahkan, GMT+8 dipilih pemerintah dengan alasan sebagai tengah-tengah antara WIB dan WIT. Namun, mengenai hal ini, pemerintah masih akan membicarakannya lebih lanjut. "GMT+8 adalah menyampaikan Indonesia menjadi satu waktu," pungkas Edib. Berita Hankam, Militer, TNI. Majalah Otomotif Online. Penerbangan, Pariwisata. Ponsel, Komputer, Seluler, Kamera Digital. Kotabumi, Lampung Utara. Maritim, Kapal, Laut. Resep Memasak, Kuliner Kesehatan. Tourism and Aviation. Cooking Recipes. Gambar Kartun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk penerapan kerja sama ini adalah pendidikan antikorupsi di sekolah. "Pendidikan anti orupsi tidak bisa ditawar. Harus kita lakukan mulai tahun ini. Mulai tahun ajaran baru pada bulan Juli nanti secara serentak akan dimulai pendidikan antikorupsi di sekolah," kata Mendikbud, M Nuh, dalam pernyataannya usai MoU dengan KPK, Jumat (9/3). Menurutnya, pendidikan ini tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga insan pendidikan termasuk kepala sekolah untuk menonjolkan aspek edukasinya. Adapun ruang lingkup MoU meliputi pendidikan anti korupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Banyaknya undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya jual-beli pasal. Modus "menjual pasal" bisa dilakukan dengan dalih pembiayaan seminar hingga pentas wayang untuk menyosialisasikan RUU. Bisa juga dilakukan lewat pertemuan di lobi hotel. Kepentingan asing ikut bermain. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat pekan lalu, menyambangi kantor Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sang anggota dewan itu, sebut saja namanya Joko Parlemen, datang bukan untuk memprotes pernyataan Ketua MK, Mahfud MD, soal isu jual-beli pasal di DPR. Ia malah mau mendukungnya.
7 years ago