"Debat kedua lebih bernyawa dan lebih hidup," ujar anggota KPU, I Gusti Putu Artha, usia menyaksikan debat calon wakil presiden di studio SCTV, Senayan City, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Di mimbar debat publik itu, para kandidat wakil presiden berani beda pendapat dengan rivalnya. Bahkan Wiranto tercatat tiga kali tidak sependapat dengan Boediono. "Saya tidak sependapat dengan Pak Boediono. Apa yang disampaikan masih bersifat normatif dan nilai praktisnya membingungkan," kata Wiranto, menanggapi pernyataan Boediono tentang posisi agama dalam dunia politik. Boediono berpendapat, agama tidak boleh menjadi unsur dalam politik praktis. "Agama itu mulia dan tidak boleh dijadikan elemen praktis, harus di atas politik praktis," katanya. Gagasan Boediono itu, menurut Wiranto, tidak kongkret. Wiranto menilai, agama harus dijadikan spirit untuk membangun kehidupan politik. Digital Cameras. Computer. Mobile phones. "Agama bisa diambil untuk membangun etika politik. Jangan sampai di politik hanya BTN, bohong, tega, dan nipu," ujarnya. Mendengar sanggahan itu, Boediono hanya menebar senyum penuh arti. Tentang perekat bangsa, Boediono mengacu pada Pancasila, sedangkan Wiranto berpegang pada Sumpah Pemuda. Tentang bencana alam, menurut Boediono, harus mempertimbangkan berbagai kondisi, termasuk kondisi alam. Wiranto menegaskan, jika sekali terjadi, itu musibah. "Dua kali, kelalaian. Tetapi, kalau lebih dari itu, pembiaran," kata Wiranto, disambut tepuk tangan gemuruh. Debat calon wakil presiden memang lebih hidup daripada debat calon presiden. Debat calon presiden yang dipandu Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, banyak menuai kritik. Sebab format debat itu dianggap tidak lebih dari acara cerdas cermat. Debat calon presiden berlangsung monoton dan kurang mengena pada tujuan. Karena itu, dalam evaluasi di ruang rapat KPU, disepakati untuk mengubah beberapa format debat. Dalam rapat yang dipimpin anggota KPU, Endang Sulastri, serta diikut tim sukses semua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) itu disepakati untuk mengurangi durasi penyampaian visi-misi, dari 10 menit menjadi tujuh menit. Setelah para kandidat menjawab pertanyaan moderator, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. "Jadi, tidak langsung break seperti yang kemarin," kata Endang Sulastri usai memimpin rapat. Hal ini berindikasi bahwa iklan pada debat putaran kedua lebih sedikit dari debat sebelumnya. Namun pendalaman itu tidak muncul dalam debat putaran kedua yang dipandu Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Perubahan juga dilakukan atas posisi berdiri para kandidat. Bila dalam debat pertama semua kandidat berdiri sejajar menghadap penonton, pada debat putaran kedua para kandidat wakil presiden berdiri membentuk setengah lingkaran dan berdekatan. Panggung hanya didominasi moderator dan tiga kandidat yang berdebat. Terkait dengan metode debat "cerdas cermat" itu, Endang mencoba menilai dari kacamata proses debat presiden. Kendati memang terlihat seperti cerdas cermat, debat capres-cawapres yang diadakan kali ini setidaknya menjadi langkah bagus bagi demokrasi di Indonesia. Menurut dia, debat itu tidak harus saling menyerang dan menjatuhkan. "Saya kira, sudah lewatlah fase itu," Endang beralasan. Pendapat Endang Sulastri itu digarisbawahi Milton Pakpahan, Wakil Koordinator Operasi Tim Kampanye SBY-Boediono.Ia berpendapat, debat langsung dengan saling serang antar-kandidat sangat tidak baik dari sisi etika. "Mereka itu pemimpin-pemimpin yang harus menunjukkan etika dan wibawa. Jangan sampai mereka bersitegang, apalagi di panggung," katanya. Tim SBY-Boediono memang menolak debat langsung antar-capres. Akibatnya, debat capres itu dinilai Tjipta Lesmana sangat mengecewakan. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, ini menganggap acara itu bukanlah debat. Lanjutkan membaca “Agama bisa diambil untuk membangun etika politik” »»
7 years ago